Materi Kuliah Undang Undang ITE

Undang Undang ITEPerikanan.dikampus.com – Materi Undang Undang ITE dan diajarkan di JURUSAN ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Download for Free Click Here

source
Transcript Materi Kuliah Perikanan

UNDANGUNDANG ITE
www.perikanan.dikampus.com 1
UNDANGUNDANG ITE
www.perikanan.dikampus.com 1

Undang-undang Informasi dan Transaksi
Elektronik adalah ketentuan yang
berlaku untuk setiap orang yang
melakukan perbuatan hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini, baik yang berada di wilayah
hukum Indonesia maupun di luar wilayah
hukum Indonesia, yang memiliki akibat
hukum di wilayah hukum Indonesia
dan/atau di luar wilayah hukum
Indonesia dan merugikan kepentingan
Indonesia.Saat ini indonesia
menggunakan UU No.11 Tahun 2008
www.perikanan.dikampus.com 2
Undang-undang Informasi dan Transaksi
Elektronik adalah ketentuan yang
berlaku untuk setiap orang yang
melakukan perbuatan hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini, baik yang berada di wilayah
hukum Indonesia maupun di luar wilayah
hukum Indonesia, yang memiliki akibat
hukum di wilayah hukum Indonesia
dan/atau di luar wilayah hukum
Indonesia dan merugikan kepentingan
Indonesia.Saat ini indonesia
menggunakan UU No.11 Tahun 2008
www.perikanan.dikampus.com 2

Sejarah UU ITE
UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh
kementerian Negara komunikasi dan informasi (kominfo),pada
mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi
komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen
Perhubungan,Departemen Perindustrian,Departemen
Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim dari universitas
yang ada di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran
(Unpad),Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas
Indonesia (UI). Pada tanggal 5 september 2005 secara resmi
presiden Susilo Bangbang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE
kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005. Dan menunjuk
Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan
Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Azasi
Manusia) sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama
dengan DPR RI. 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE
ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
www.perikanan.dikampus.com 3
Sejarah UU ITE
UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh
kementerian Negara komunikasi dan informasi (kominfo),pada
mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi
komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen
Perhubungan,Departemen Perindustrian,Departemen
Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim dari universitas
yang ada di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran
(Unpad),Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas
Indonesia (UI). Pada tanggal 5 september 2005 secara resmi
presiden Susilo Bangbang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE
kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005. Dan menunjuk
Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan
Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Azasi
Manusia) sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama
dengan DPR RI. 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE
ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
www.perikanan.dikampus.com 3

Isi UU ITE
Secara garis besar UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut :
a. Tanda tangan elektronik memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan tanda
tangan konvensional (tinta basah dan
bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN
Framework Guidelines (pengakuan tanda
tangan digital lintas batas).
b. Alat bukti elektronik diakui seperti alat
bukti lainnya yang diatur dalam KUHP.
c. UU ITE berlaku untuk setiap orang yang
melakukan perbuatan hukum, baik yang
berada di wilayah Indonesia maupun di luar
Indonesia yang memiliki akibat hukum di
Indonesia.
d. Pengaturan Nama domain dan Hak
Kekayaan Intelektual.
www.perikanan.dikampus.com 4
Isi UU ITE
Secara garis besar UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut :
a. Tanda tangan elektronik memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan tanda
tangan konvensional (tinta basah dan
bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN
Framework Guidelines (pengakuan tanda
tangan digital lintas batas).
b. Alat bukti elektronik diakui seperti alat
bukti lainnya yang diatur dalam KUHP.
c. UU ITE berlaku untuk setiap orang yang
melakukan perbuatan hukum, baik yang
berada di wilayah Indonesia maupun di luar
Indonesia yang memiliki akibat hukum di
Indonesia.
d. Pengaturan Nama domain dan Hak
Kekayaan Intelektual.
www.perikanan.dikampus.com 4

e. Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada
Bab VII (pasal 27-37):
–Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)
–Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita
Kebencian dan Permusuhan)
–Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)
–Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin,
Cracking)
–Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan
Informasi)
–Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka
Informasi Rahasia)
–Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja)
–Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik)
www.perikanan.dikampus.com 5
e. Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada
Bab VII (pasal 27-37):
–Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)
–Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita
Kebencian dan Permusuhan)
–Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)
–Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin,
Cracking)
–Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan
Informasi)
–Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka
Informasi Rahasia)
–Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja)
–Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik)
www.perikanan.dikampus.com 5

Kontroversi UU ITE
UU ini dianggap dapat membatasi hak kebebasan berekspresi,
mengeluarkan pendapat dan bisa menghambar kreativitas dalam
ber-internet, terutama pada pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3),
Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Pasal-pasal tersebut
pada umumnya dianggap memuat aturan-aturan warisan pasal
karet (haatzai artikelen), karena bersifat lentur, subjektif, dan
sangat tergantung interpretasi pengguna UU ITE ini. Ancaman
pidana untuk ketiganya pun tak main-main yaitu penjara paling
lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.
Tambahan lagi, dalam konteks pidana, ketiga delik ini
berkategori delik formil, jadi tidak perlu dibuktikan akan adanya
akibat dianggap sudah sempurna perbuatan pidananya.
Ketentuan delik formil ini, di masa lalu sering digunakan untuk
menjerat pernyataan-pernyataan yang bersifat kritik. Pasal-pasal
masih dipermasalahkan oleh sebagian bloger Indonesia.
www.perikanan.dikampus.com 6
Kontroversi UU ITE
UU ini dianggap dapat membatasi hak kebebasan berekspresi,
mengeluarkan pendapat dan bisa menghambar kreativitas dalam
ber-internet, terutama pada pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3),
Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Pasal-pasal tersebut
pada umumnya dianggap memuat aturan-aturan warisan pasal
karet (haatzai artikelen), karena bersifat lentur, subjektif, dan
sangat tergantung interpretasi pengguna UU ITE ini. Ancaman
pidana untuk ketiganya pun tak main-main yaitu penjara paling
lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.
Tambahan lagi, dalam konteks pidana, ketiga delik ini
berkategori delik formil, jadi tidak perlu dibuktikan akan adanya
akibat dianggap sudah sempurna perbuatan pidananya.
Ketentuan delik formil ini, di masa lalu sering digunakan untuk
menjerat pernyataan-pernyataan yang bersifat kritik. Pasal-pasal
masih dipermasalahkan oleh sebagian bloger Indonesia.
www.perikanan.dikampus.com 6

2. Belum ada pembahasan detail
tentang spamming. Dalam pasal 16
UU ITE mensyaratkan penggunaan
’sistem elektronik’ yang aman dengan
sempurna, namun standar spesifikasi
yang bagaimana yang digunakan ?
Apakah mengoperasikan web server
yang memiliki celah keamanan
nantinya akan melanggar undang-
undang?
www.perikanan.dikampus.com 7
2. Belum ada pembahasan detail
tentang spamming. Dalam pasal 16
UU ITE mensyaratkan penggunaan
’sistem elektronik’ yang aman dengan
sempurna, namun standar spesifikasi
yang bagaimana yang digunakan ?
Apakah mengoperasikan web server
yang memiliki celah keamanan
nantinya akan melanggar undang-
undang?
www.perikanan.dikampus.com 7

3.Masih terbuka munculnya moral
hazard memanfaatkan kelemahan
pengawasan akibat euforia demokrasi
dan otonomi daerah, seperti yang
kadang terjadi pada pelaksanaan K3
dan AMDAL.
www.perikanan.dikampus.com 8
3.Masih terbuka munculnya moral
hazard memanfaatkan kelemahan
pengawasan akibat euforia demokrasi
dan otonomi daerah, seperti yang
kadang terjadi pada pelaksanaan K3
dan AMDAL.
www.perikanan.dikampus.com 8

4.Masih sarat dengan muatan standar
yang tidak jelas, misalnya standar
kesusilaan, definisi perjudian,
interpretasi suatu penghinaan. Siapa
yang berhak menilai standarnya ? Ini
sejalan dengan kontroversi besar pada
pembahasan undang-undang anti
pornografi.
www.perikanan.dikampus.com 9
4.Masih sarat dengan muatan standar
yang tidak jelas, misalnya standar
kesusilaan, definisi perjudian,
interpretasi suatu penghinaan. Siapa
yang berhak menilai standarnya ? Ini
sejalan dengan kontroversi besar pada
pembahasan undang-undang anti
pornografi.
www.perikanan.dikampus.com 9

5.Ada masalah yurisdiksi hukum yang
belum sempurna. Ada suatu
pengaandaian dimana seorang WNI
membuat suatu software kusus
pornografi di luar negeri akan dapat
bebas dari tuntutan hukum.
www.perikanan.dikampus.com 10
5.Ada masalah yurisdiksi hukum yang
belum sempurna. Ada suatu
pengaandaian dimana seorang WNI
membuat suatu software kusus
pornografi di luar negeri akan dapat
bebas dari tuntutan hukum.
www.perikanan.dikampus.com 10

Pengertian dalam
undang-undang :
Informasi Elektronik adalah satu atau
sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),
surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya.
www.perikanan.dikampus.com 11
Pengertian dalam
undang-undang :
Informasi Elektronik adalah satu atau
sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),
surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya.
www.perikanan.dikampus.com 11

Transaksi Elektronik adalah
perbuatan hukum yang dilakukan
dengan menggunakan Komputer,
jaringan Komputer, dan/atau media
elektronik lainnya.
www.perikanan.dikampus.com 12
Transaksi Elektronik adalah
perbuatan hukum yang dilakukan
dengan menggunakan Komputer,
jaringan Komputer, dan/atau media
elektronik lainnya.
www.perikanan.dikampus.com 12

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis,
dan/atau menyebarkan informasi.
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi
Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar
melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.
www.perikanan.dikampus.com 13
Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis,
dan/atau menyebarkan informasi.
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi
Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar
melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.
www.perikanan.dikampus.com 13

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat
dan prosedur elektronik yang berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,
menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.
Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah
pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau
masyarakat.
Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya
dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat
tertutup ataupun terbuka.
www.perikanan.dikampus.com 14
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat
dan prosedur elektronik yang berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,
menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.
Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah
pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau
masyarakat.
Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya
dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat
tertutup ataupun terbuka.
www.perikanan.dikampus.com 14

Agen Elektronik adalah perangkat dari
suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk
melakukan suatu tindakan terhadap suatu
Informasi Elektronik tertentu secara
otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
Sertifikat Elektronik adalah sertifikat
yang bersifat elektronik yang memuat
Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang
menunjukkan status subjek hukum para
pihak dalam Transaksi Elektronik yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik
www.perikanan.dikampus.com 15
Agen Elektronik adalah perangkat dari
suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk
melakukan suatu tindakan terhadap suatu
Informasi Elektronik tertentu secara
otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
Sertifikat Elektronik adalah sertifikat
yang bersifat elektronik yang memuat
Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang
menunjukkan status subjek hukum para
pihak dalam Transaksi Elektronik yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik
www.perikanan.dikampus.com 15

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
adalah badan hukum yang berfungsi
sebagai pihak yang layak dipercaya, yang
memberikan dan mengaudit Sertifikat
Elektronik.
Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah
lembaga independen yang dibentuk oleh
profesional yang diakui, disahkan, dan
diawasi oleh Pemerintah dengan
kewenangan mengaudit dan mengeluarkan
sertifikat keandalan dalam Transaksi
Elektronik.
www.perikanan.dikampus.com 16
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
adalah badan hukum yang berfungsi
sebagai pihak yang layak dipercaya, yang
memberikan dan mengaudit Sertifikat
Elektronik.
Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah
lembaga independen yang dibentuk oleh
profesional yang diakui, disahkan, dan
diawasi oleh Pemerintah dengan
kewenangan mengaudit dan mengeluarkan
sertifikat keandalan dalam Transaksi
Elektronik.
www.perikanan.dikampus.com 16

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda
tangan yang terdiri atas Informasi
Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau
terkait dengan Informasi Elektronik lainnya
yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.
Penanda Tangan adalah subjek hukum
yang terasosiasikan atau terkait dengan
Tanda Tangan Elektronik.
www.perikanan.dikampus.com 17
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda
tangan yang terdiri atas Informasi
Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau
terkait dengan Informasi Elektronik lainnya
yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.
Penanda Tangan adalah subjek hukum
yang terasosiasikan atau terkait dengan
Tanda Tangan Elektronik.
www.perikanan.dikampus.com 17

Komputer adalah alat untuk memproses
data elektronik, magnetik, optik, atau
sistem yang melaksanakan fungsi logika,
aritmatika, dan penyimpanan.
Akses adalah kegiatan melakukan interaksi
dengan Sistem Elektronik yang berdiri
sendiri atau dalam jaringan.
Kode Akses adalah angka, huruf, simbol,
karakter lainnya atau kombinasi di
antaranya, yang merupakan kunci untuk
dapat mengakses Komputer dan/atau
Sistem Elektronik lainnya.
www.perikanan.dikampus.com 18
Komputer adalah alat untuk memproses
data elektronik, magnetik, optik, atau
sistem yang melaksanakan fungsi logika,
aritmatika, dan penyimpanan.
Akses adalah kegiatan melakukan interaksi
dengan Sistem Elektronik yang berdiri
sendiri atau dalam jaringan.
Kode Akses adalah angka, huruf, simbol,
karakter lainnya atau kombinasi di
antaranya, yang merupakan kunci untuk
dapat mengakses Komputer dan/atau
Sistem Elektronik lainnya.
www.perikanan.dikampus.com 18

Kontrak Elektronik adalah perjanjian
para pihak yang dibuat melalui Sistem
Elektronik.
Pengirim adalah subjek hukum yang
mengirimkan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik.
Penerima adalah subjek hukum yang
menerima Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dari
Pengirim.
www.perikanan.dikampus.com 19
Kontrak Elektronik adalah perjanjian
para pihak yang dibuat melalui Sistem
Elektronik.
Pengirim adalah subjek hukum yang
mengirimkan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik.
Penerima adalah subjek hukum yang
menerima Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dari
Pengirim.
www.perikanan.dikampus.com 19

Nama Domain adalah alamat internet
penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat, yang
dapat digunakan dalam berkomunikasi
melalui internet, yang berupa kode
atau susunan karakter yang bersifat
unik untuk menunjukkan lokasi
tertentu dalam internet.
www.perikanan.dikampus.com 20
Nama Domain adalah alamat internet
penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat, yang
dapat digunakan dalam berkomunikasi
melalui internet, yang berupa kode
atau susunan karakter yang bersifat
unik untuk menunjukkan lokasi
tertentu dalam internet.
www.perikanan.dikampus.com 20

Orang adalah orang perseorangan,
baik warga negara Indonesia, warga
negara asing, maupun badan hukum.
Badan Usaha adalah perusahaan
perseorangan atau perusahaan
persekutuan, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan
hukum.
Pemerintah adalah Menteri atau
pejabat lainnya yang ditunjuk oleh
Presiden
www.perikanan.dikampus.com 21
Orang adalah orang perseorangan,
baik warga negara Indonesia, warga
negara asing, maupun badan hukum.
Badan Usaha adalah perusahaan
perseorangan atau perusahaan
persekutuan, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan
hukum.
Pemerintah adalah Menteri atau
pejabat lainnya yang ditunjuk oleh
Presiden
www.perikanan.dikampus.com 21

www.perikanan.dikampus.com 22 www.perikanan.dikampus.com 22

www.perikanan.dikampus.com 23 www.perikanan.dikampus.com 23

Share This Post To :
Facebook | Twitter | Digg | Google | Google Plus +1